Rekrutmen PKH Kemsos – Program Keluarga Harapan – PKH adalah program perlindungan sosial melalui pemberian uang tunai kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM), selama keluarga tersebut memenuhi kewajibannya. PKH diarahkan untuk membantu kelompok sangat miskin dalam memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan, selain memberikan kemampuan kepada keluarga untuk meningkatkan pengeluaran konsumsi.
LANDASAN HUKUM
Undang-undang nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
Undang-undang nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan Fakir Miskin.
Peraturan Presiden nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Inpres nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan poin lampiran ke 1 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan. Inpres nomor 1 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi poin lampiran ke 46 tentang Pelaksanaan Transparansi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bersyarat Bagi Keluarga Sangat Miskin (KSM) Sebagai Peserta Program Keluarga Harapan (PKH).
Undang-undang nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan Fakir Miskin.
Peraturan Presiden nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Inpres nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan poin lampiran ke 1 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan. Inpres nomor 1 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi poin lampiran ke 46 tentang Pelaksanaan Transparansi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bersyarat Bagi Keluarga Sangat Miskin (KSM) Sebagai Peserta Program Keluarga Harapan (PKH).
DASAR PELAKSANAAN PKH
Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, No: 31/KEP/MENKO/-KESRA/IX/2007 tentang “Tim Pengendali Program Keluarga Harapan” tanggal 21 September 2007
Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 02A/HUK/2008 tentang “Tim Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2008″ tanggal 08 Januari 2008.
Keputusan Gubernur tentang “Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan (PKH) Provinsi/TKPKD”.
Keputusan Bupati/Walikota tentang “Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten/Kota/TKPKD”.
Surat Kesepakatan Bupati untuk Berpartisipasi dalam Program Keluarga Harapan.
Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 02A/HUK/2008 tentang “Tim Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2008″ tanggal 08 Januari 2008.
Keputusan Gubernur tentang “Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan (PKH) Provinsi/TKPKD”.
Keputusan Bupati/Walikota tentang “Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten/Kota/TKPKD”.
Surat Kesepakatan Bupati untuk Berpartisipasi dalam Program Keluarga Harapan.
HAK PESERTA PKH
Mendapat bantuan tunai sesuai persyaratan. Mendapat pelayanan kesehatan di penyedia pelayanan kesehatan (Puskesmas, Posyandu, Polindes, dsb). Mendapat pelayanan pendidikan bagi anak usia wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar, melalui program pendidikan formal, informal maupun non formal
Peserta PKH diikutsertakan pada Program bantuan sosial lainnya (Jamkesmas, BSM, Raskin, Kube, BLSM)
Peserta PKH diikutsertakan pada Program bantuan sosial lainnya (Jamkesmas, BSM, Raskin, Kube, BLSM)
PENERIMA BANTUAN
Ibu atau wanita dewasa yang mengurus anak pada keluarga yang bersangkutan
Jika tidak ada ibu, yang menerima adalah kakak perempuan dewasa
Yang berhak mengambil pembayaran adalah yang namanya tercantum di kartu PKH dan bukan wakilnya.
Jika tidak ada ibu, yang menerima adalah kakak perempuan dewasa
Yang berhak mengambil pembayaran adalah yang namanya tercantum di kartu PKH dan bukan wakilnya.
Pengumuman
Seleksi Penerimaan Tenaga Pendamping dan Operator Program Keluarga Harapan Tahun 2015 Kementerian Sosial Republik Indonesia memberikan kesempatan kepada para Calon Pelamar Putra Putri terbaik Indonesia untuk mengikuti seleksi Tenaga Kontrak sebagai :
Pendamping Operator PKH
Deskripsi Pekerjaan
Persyaratan umum :
Persyaratan umum :
- Warga Negara Indonesia
- Usia pada saat mendaftar maksimal 45 tahun
- Sehat jasmani dan rohani
- Tidak menjadi anggota / pengurus partai / anggota organisasi yang merupakan afiliasi politik
- Bersedia bekerja purna waktu
- Memiliki kendaraan bermotor minimal roda dua
- Surat keterangan domisili dari pejabat pemerintahsetempat (Lurah/Kepala Desa/Camat)
Persyaratan Khusus
Pendamping PKH
Pendamping PKH
- Pendidikan minimal D3 diutamakan S1 memiliki latar belakang pendidikan Kesejahteraan Sosial, Komunikasi, Psikologi, Pendidikan, Kesehatan, Hukum, Agama dan bidang ilmu lainnya
- Diutamakan yang bertempat tinggal di wilayah kecamatan lokasi pelaksanaan PKH (sesuai alamat tinggal / domisili saat ini)
- Diutamakan memiliki pengalaman dalam kegiatan bidang sosial kemasyarakatan
- Dapat mengoperasikan komputer dan internet
- Pendidikan minimal D3 diutamakan S1
- Dapat mengoperasikan komputer, internet dan aplikasi pengolah data perkantoran
- Diutamakan memiliki pengalaman di bidang informasi teknologi
- Bertempat tinggal di wilayah Kabupaten / Kota pelaksanaan PKH
Situs Referensi
www.pkh.kemsos.go.id
www.pkh.kemsos.go.id
Pengajuan Lamaran
Lamaran dilakukan secara online melalui laman situs : http://pkh.kemsos.go.id
Catatan:
Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Februari 2015 pukul 07.00 WIB sampai 22 Februari 2015 pukul 24.00 WIB
Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Februari 2015 pukul 07.00 WIB sampai 22 Februari 2015 pukul 24.00 WIB
Hanya kandidat yang memenuhi syarat yang akan dipanggil untuk mengikuti tahapan seleksi berikutnya
Sumber lamaran lihat disini
0 comments:
Post a Comment